Pokok-Poko Hukum Administrasi Negara

Edisi

Ed 1

ISBN/ISSN

~

Deskripsi Fisik

xiii, 214hlm; 20cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 MAR p

Hukum Administrasi Negara

Edisi

Ed 1

ISBN/ISSN

978-623-218-832-7

Deskripsi Fisik

xiv, 268hlm; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SAD h

Hukum Admnistrasi Pemerintahan di Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8061-73-x

Deskripsi Fisik

viii, 242hlm; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 SIT h

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik

Buku ini disusun dalam rangka mengeksplorasi dan implementasikan semua peluang untuk peningkatan dan inovasi pelayanan publik khususnya pada pemerintahan daerah dengan tinjauan aspek hukum administrasi dan konsep otonomi daerah

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik

Buku ini disusun dalam rangka mengeksplorasi dan implementasikan semua peluang untuk peningkatan dan inovasi pelayanan publik khususnya pada pemerintahan daerah dengan tinjauan aspek hukum administrasi dan konsep otonomi daerah

Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum

Buku ini membahas tentang kedaulatan negara, mengenal konstitusi, paradigma perubahan konstitusi, penegakan konstitusi, doktrin konstitusionalisme, mahkamah konstitusi, dan perupahan UUD 1945

Pengantar Tata Hukum di Indonesia

Buku ini ditulis untuk mahasiswa, istimewa untuk mahasiswa mempersiapkan diri untuk ujian persiapan pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Jakarta

Pancasila dalam Perspektif Hukum

Harapan buku ini diterbitkan agar menjadi pelecut keras bagi upaya memperkuat keteguhan pemerintah dan rakyat, bahwa Pancasila adalah dasar negara NKRI yang final

Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom

Kehadiran buku ini akan menambah literatur yang dibutuhkan oleh kalangan penggemar ilmu pemerintahan, ilmu administrasi secara khusus dan ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya

Mengenal dan Memahami Hukum Indonesia

Pada tanggal 18 Agustus 1945 berlakunya undang-undang dasar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sejak saat itulah, dimulai tata susunan kenegaraan yang berpedoman pada undang-undang dasar, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945